REKOMENDASI PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN PULE

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDASI PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)


 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN PULE

Jalan Raya Pule KM 01 Telp. (0355-711001)

Nomor SOP

065/SOP.1/406.052/2015

Tanggal Pembuatan

23 Maret 2015

Tanggal Revisi

13 Juni 2014

Tanggal Efektif

13 Maret 2013

Disahkan Oleh

CAMAT PULE

 

 

 

 

Nama SOP

Rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

 

 

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana :

1.     UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2.     Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3.     Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

4.     Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek

5.     Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 No. 28 seri D)

Umum, minimal SLTA sederajat

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1.     Eksternal

1. Alat Tulis

2. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.    Penanganan pembuatan Rekomendasi KK yang kurang optimal akan mengganggu pelayanan masyarakat/tidak terciptanya pelayanan prima

 

 

PROSEDUR PEMBUATAN REKOMENDASI KARTU KELUARGA (KK)

 

 

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Pemohon

Petugas Kecamatan

Kasi Tata Pemerintahan

Dinas Dukcapil

Persyaratan Kelengkapan

Waktu

Output

1.

Menyerahkan form permohonan Rekomendasi pembuatan KK

   

 

 

ØPengantar dari desa/kel

ØForm permohonan KK

ØBiaya

5 menit

Form permohonan Rekomendasi KK yang lengkap dengan persyaratannya

 

 

2.

Verifikasi dan validasi data penduduk

 

 

 

   

 

 

ØBerkas permohonan KK

ØBuku Register pendaftaran

ØAlat Tulis

5 menit

 

 

3.

Memberi nomor agenda dan tanggal permohonan rekomendasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Mengajukan permohonan penandatanganan berkas

 

 

   

 

Permohonan Rekomendasi KK Lengkap

 

 

 

5 menit

 

 

5.

Mengembalikan berkas yang sudah ditandatangani kepada petugas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

Pemohon

Petugas Kecamatan

Kasi Tata Pemerintahan

Dinas Dukcapil

Persyaratan Kelengkapan

Waktu

Output

6.

Memberikan rekomendasi kepada pemohon KK

 

 

 

 

Permohonan KK siap di kirm ke Dispendukcapil

5 menit

Rekom KK siap dikirim ke dispendukcapil

 

DATA JENIS - JENIS PELAYANAN

DATA JENIS - JENIS PELAYANAN

 

SKPD :  KECAMATAN PULE

 

 

NO

 

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

KETERANGAN

1

2

3

4

1

Rekomendasi Permohonan Kartu Keluarga (KK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23   Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2.     Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3.     Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

4.     Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek

5.     Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 No. 28 seri D)

 

2

Rekomendasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23    Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2.     Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3.     Permendagri No. 34  Tahun 2014 tentang spesifikasi teknis Perangkat Pembaca KTP elektronik

4.    Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

5.     Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek

6.    Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 No. 28 seri D)

 

 

NO

 

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

KETERANGAN

1

2

3

4

3

Rekomendasi Surat Pindah Tempat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor : 23   Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2.     Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3.     Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

4.     Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek

5.     Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 No. 28 seri D)

 

4

Rekomendasi Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

1.     UU Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2.     Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal

3.     Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 No. 28 seri D)

4.     Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek No. 22 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah

 

5

Rekomendasi Surat Keterangan/Legalisasi

1.     UU Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2.     Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal

3.     Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 No. 28 seri D)

4.     Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek No. 22 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah

 

 

NO

 

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

KETERANGAN

1

2

3

4

6

Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

1.     UU Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2.     Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal

3.     Peraturan Bupati Trenggalek No. 131 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tupoksi Kecamatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 No. 28 seri D)

4.     Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek No. 22 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah

 

Subcategories

TOP