RENSTRA 2016-2021 BAB III

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

 

3.1.     IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pule selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pule, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Pule 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.

2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;

3.  Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;

4.  Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;

5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;

6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan;

7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pule dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;

b.  Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum

3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;

b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah;

b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

c. Masih tingginya tingkat pengangguran;

d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa/Kelurahan

B. Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah

Terpilih

 

 

3.2      TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

 

VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc. dan H. MOCHAMAD NUR ARIFIN yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“MAJU” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

“ADIL” berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya;

“SEJAHTERA” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram;

“BERKEPRIBADIAN” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat trenggalek;

“IMAN DAN TAKWA” berarti terwujudnya tatanan masyarakat Trenggalek yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama sebagai karakter manusia yang berakhlak mulia.

 

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1)       Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada masyarakat dalam pemenuhan pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan;

2)       Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;

3)       Mewujudkan perluasan layanan infrastruktur transportasi dari skala regional hingga tingkat desa, infrastruktur pertanian termasuk yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan selatan Trenggalek;

4)       Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik di sektor pertanian dan sektor produktif lain serta meningkatkan daya tarik investasi industry dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;

5)       Meningkatkan sinergitas pembangunan Trenggalek dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;

6)       Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan Trenggalek dengan berlandaskan iman dan takwa;

7)       Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

 

PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 melalui pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam program-program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Program prioritas pembangunan selain terdiri dari program yang dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah, juga dapat dilaksanakan melalui program lintas perangkat daerah dan program kewilayahan yang dijabarkan sebagai berikut :

a)       Program Lintas Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut :

1)         Program Smart REGENCY;

2)         Program GERBANG ANGKASA BIRU (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir);

3)         Program GEMA MELEKAT (Gerakan Bersama Menuju Trenggalek Sehat);

4)         Program Pengembangan Kakao Land ;

5)         Program Pengembangan Kota Hijau dan Cantik (Green and Beauty City)  ;

6)         Program Penanggulangan Kekeringan;

7)         Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ;

8)         Program TRENGGALEK (Trengginas Galang Ekonomi) ;

9)         Program Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang);

10)     Program Pasar Rakyat Mandiri(Sekolah Pasar);

11)     Program MY DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan);

12)     Program Trenggalek TRESNA (Tertib Registrasi Anak);

13)     Program Kabupaten Layak Anak;

14)     Program Desa Adopsi dan Ngantor di Desa

15)     Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba);

16)     Program GENCAR (Generasi Gemar Baca dan Pintar);

17)     Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan).

b)       Program Kewilayahan, diuraikan sebagai berikut :

1)       Program Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis;

2)       Program Pengembangan Kawasan Agropolitan;

3)       Program Pengembangan Kawasan Minapolitan;

4)       Program Segitiga Pembangunan Wilayah (Kota Perdagangan Baru Panggul – Pusat Kota Trenggalek - Kota Maritim Baru Prigi);

5)       Program Pengembangan Kawasan Perdagangan;

6)       Program Pengembangan Kawasan Strategis Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong;

7)       Program Pembangunan Jalan Lintas Selatan;

8)       Program Pengembangan Desa Wisata.

Siapapun Bupati dan Wakil Bupati.nya Kecamatan Pule di Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu lembaga/PD yang berperan dalam mewujudkan misi terkait perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

 

3.3.  TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

 

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pule dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Pule dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Pule.

 

 

3.4.     TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, industri, minapolitan, dan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 juga menjelaskan bahwa Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan. Dimana Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai :

1)       arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten;

2)       sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Adapun Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri dari sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut rencana sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan, sedangkat rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

Pada prinsipnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2032. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodesasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Pule harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

 

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

 Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pule serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

 

3.5     PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pule antara lain adalah :

1. Sekretariat Kecamatan

a.    Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa ;

b.    Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun;

c.     Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Tata Pemerintahan

a.    Pelayanan PATEN dan e-KTP;

b.    Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD, DD);

c.     Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a.    Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum;

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

a.    Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, dan Desa ;

c.     Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

a.    Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);

b.    Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

c.     Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

 

Tabel 3.1  Hasil Analisis Isu Strategis

 

No.

Fungsi SKPD

Isu Strategis

1

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Keterbatasan aparatur tingkat kecamatan dari segi kompetensi sebagai pelaksana pelayanan serta sebagai pendamping penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa;

 

 

Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum optimal;

 

 

Belum semua kecamatan memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan

 

 

Permasalahan kewilayahan di kecamatan

 

 

 

TOP