SIDAK BPK BUPATI

RENSTRA 2016-2021 BAB III

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

 

3.1.     IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pule selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pule, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Pule 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.

2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;

3.  Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;

4.  Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;

5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;

6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan;

7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pule dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan

a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;

b.  Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW

2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariatif, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum

3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;

b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah;

b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

c. Masih tingginya tingkat pengangguran;

d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa/Kelurahan

B. Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah

Terpilih

 

 

3.2      TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

 

VISI

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc. dan H. MOCHAMAD NUR ARIFIN yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“MAJU” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

“ADIL” berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya;

“SEJAHTERA” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram;

“BERKEPRIBADIAN” berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat trenggalek;

“IMAN DAN TAKWA” berarti terwujudnya tatanan masyarakat Trenggalek yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai agama sebagai karakter manusia yang berakhlak mulia.

 

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1)       Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada masyarakat dalam pemenuhan pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan;

2)       Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;

3)       Mewujudkan perluasan layanan infrastruktur transportasi dari skala regional hingga tingkat desa, infrastruktur pertanian termasuk yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan selatan Trenggalek;

4)       Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik di sektor pertanian dan sektor produktif lain serta meningkatkan daya tarik investasi industry dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;

5)       Meningkatkan sinergitas pembangunan Trenggalek dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;

6)       Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan Trenggalek dengan berlandaskan iman dan takwa;

7)       Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

 

PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 melalui pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam program-program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Program prioritas pembangunan selain terdiri dari program yang dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah, juga dapat dilaksanakan melalui program lintas perangkat daerah dan program kewilayahan yang dijabarkan sebagai berikut :

a)       Program Lintas Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut :

1)         Program Smart REGENCY;

2)         Program GERBANG ANGKASA BIRU (Gerakan Perbaikan Gizi dan Pendampingan Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian dan Kesakitan Ibu dan Bayi Baru Lahir);

3)         Program GEMA MELEKAT (Gerakan Bersama Menuju Trenggalek Sehat);

4)         Program Pengembangan Kakao Land ;

5)         Program Pengembangan Kota Hijau dan Cantik (Green and Beauty City)  ;

6)         Program Penanggulangan Kekeringan;

7)         Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ;

8)         Program TRENGGALEK (Trengginas Galang Ekonomi) ;

9)         Program Trenggalek GEMILANG (Gerakan Mutu Industri Cemerlang);

10)     Program Pasar Rakyat Mandiri(Sekolah Pasar);

11)     Program MY DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan);

12)     Program Trenggalek TRESNA (Tertib Registrasi Anak);

13)     Program Kabupaten Layak Anak;

14)     Program Desa Adopsi dan Ngantor di Desa

15)     Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba);

16)     Program GENCAR (Generasi Gemar Baca dan Pintar);

17)     Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan).

b)       Program Kewilayahan, diuraikan sebagai berikut :

1)       Program Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis;

2)       Program Pengembangan Kawasan Agropolitan;

3)       Program Pengembangan Kawasan Minapolitan;

4)       Program Segitiga Pembangunan Wilayah (Kota Perdagangan Baru Panggul – Pusat Kota Trenggalek - Kota Maritim Baru Prigi);

5)       Program Pengembangan Kawasan Perdagangan;

6)       Program Pengembangan Kawasan Strategis Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong;

7)       Program Pembangunan Jalan Lintas Selatan;

8)       Program Pengembangan Desa Wisata.

Siapapun Bupati dan Wakil Bupati.nya Kecamatan Pule di Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu lembaga/PD yang berperan dalam mewujudkan misi terkait perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

 

3.3.  TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

 

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pule dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Pule dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Pule.

 

 

3.4.     TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, industri, minapolitan, dan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 juga menjelaskan bahwa Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan. Dimana Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai :

1)       arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten;

2)       sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Adapun Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri dari sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut rencana sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan, sedangkat rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya.

Pada prinsipnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2032. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodesasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Pule harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

Untuk mencapai situasi dan kondisi yang diinginkan tersebut, diperlukan kerja keras dan pengerahan seluruh sumber daya yang dimiliki. Namun, disadari bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pembangunan yang rasional, masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan yang ada, tatapi juga memenuhi kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

 

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

 Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pule serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

 

3.5     PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pule antara lain adalah :

1. Sekretariat Kecamatan

a.    Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa ;

b.    Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun;

c.     Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Tata Pemerintahan

a.    Pelayanan PATEN dan e-KTP;

b.    Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD, DD);

c.     Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a.    Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum;

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

a.    Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;

b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, dan Desa ;

c.     Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

a.    Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLSM, dll);

b.    Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

c.     Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

 

Tabel 3.1  Hasil Analisis Isu Strategis

 

No.

Fungsi SKPD

Isu Strategis

1

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Keterbatasan aparatur tingkat kecamatan dari segi kompetensi sebagai pelaksana pelayanan serta sebagai pendamping penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa;

 

 

Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum optimal;

 

 

Belum semua kecamatan memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan

 

 

Permasalahan kewilayahan di kecamatan

 

 

 

RANCANGAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.     LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  mengatur rumah tangganya sendiri. 

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pule (Renstra Kec. Pule) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  untuk  turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang  telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Untuk itu dalam rangka melakasankan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kec. Pule Kabupaten Trenggalek, maka disusunlah Renstra Kec. Pule Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Rencana strategis yang disusun oleh Kec. Pule Kabupaten Trenggalek merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis  terhadap  lingkungan baik internal maupun eksternal  yang merupakan  langkah  yang  penting  dengan  memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities),  dan  tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan  Pule Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

 

Gambar 1.1. Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

 

1.2.     DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pule (Renstra Kec. Pule) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1.        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2.        Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3.        Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.        Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5.        Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.        Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7.        Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8.        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

9.        Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

10.    Peraturan Pemerintah Nomor  20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

11.    Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.    Peraturan Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13.    Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun  2007  tentang  Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

14.    Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan  Pihak Luar Negeri;

17.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

18.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

21.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;

22.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;

23.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013;

24.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;

25.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

27.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor ….. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

 

1.3.     MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang diamanatkan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah  sebagai berikut :

1.             Sebagai acuan Kecamatan Pule dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten   Trenggalek Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2.             Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2016-2021;

 

1.4.     SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I       PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II     GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5  Penentuan Isu-isu Strategis

 

BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3. Strategi dan Kebijakan

 

BAB V      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

 

BAB VII : PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

Kecamatan Pule berdomisili di jalan Raya Pule Km 01 di Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Secara Geografis  Kecamatan Pule terletak diantara 111’24 dan 112’11 Bujur Timur 7’33 dan 8’34 Lintang Selatan dengan ketinggian 400 meter diatas permukaan air laut dengan Luas Wilayah 115,17 KM2

Adapun  batas – batas  wilayah  Kecamatan  Pule,  yaitu  :

1.      Sebelah Utara                   :        Kec. Sawoo, Sambit, Ponorogo

2.      Sebelah Timur                 :      Kec. Dongko, Suruh, Trenggalek

3.      Sebelah Selatan               :      Kec. Panggul, Trenggalek 

4.      Sebelah Barat                   :        Kec. Ngrayun, Ponorogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Pule

 

Wilayah   Kecamatan  Pule   terdiri  dari 10  ( Sepuluh ) desa,  yaitu  :

1)                   Desa Sidomulyo

2)                   Desa Puyung

3)                   Desa Joho

4)                   Desa Pakel

5)                   Desa Kembangan

6)                   Desa Pule

7)                   Desa Jombok

8)                   Desa Tanggaran

9)                   Desa Karanganyar

10)                Desa Sukokidul

Ekonomi makro Kecamatan Pule tergambar dalam luas area layanan Kecamatan  Pule di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar 11.812 Ha, yang tercakup dalam 10 desa.

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 56.377 jiwa dengan komposisi 28.201 penduduk laki laki dan 28.176 penduduk perempuan. Di Kecamatan Pule pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama dengan luas tanah sawah seluas 730Ha, tanah kering 11.159Ha. Selain pertanian kegiatan ekonomi di kecamatan Pule antara lain di bidang peternakan, ada usaha penggalian/pertambangan, ada industri pengolahan, transportasi dan perdagangan.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pule terdiri dari Puskesmas 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 3 (tiga) buah, Puskesmas Keliling sebanyak 2 (dua) buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pule, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Trenggalek.

 

2.1.       TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

 

Kecamatan Pule mempunyai tugas membantu Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 131 Tahun 2011. Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.         perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan di kecamatan;

b.         pengoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;

c.         penyelenggaraan ketatausahaan di kecamatan;

d.         penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

e.         penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum   di kecamatan;

f.          penyelenggaraantata kelola kependudukan;

g.         pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;

h.         pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;

i.           pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;

j.           pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsinya Kecamatan mempunyai kewenangan :

a.         pengoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

b.         pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;

c.         pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;

d.         pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Puleberdasarkan  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor  131 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut ini :

 

CAMAT

 

SEKCAM

KEL. JABATAN FUNGSIONAL

KASI

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KASI

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KASI

TATA PEMERINTAHAN

KASUBAG PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Gambar 2.1Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pule

 

 

Susunan organisasi dan bagan struktur organisasi dari Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dapat dijabarkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :

a.         Camat ;

b.         Sekretariat, membawahi ;

1)                      Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan ;

2)                      Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

c.         Seksi Tata Pemerintahan ;

d.         Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

e.         Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;

f.          Seksi Kesejahteraan Rakyat ;

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di Kecamatan Pule adalah sebagai  berikut :

1.CAMAT 

    Camat mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

2.Sekretariat Kecamatan

    Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a.     Pengkoordinasian perumusan kebijanan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Camat;

b.    Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;

c.     Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;

d.    Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;

e.     Pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan;

f.      Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.        Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a.         Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi umum dan kepegawaian;

b.         Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

c.         Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;

d.         Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

e.         Menyiapkan bahan pertimbangan DP3 bagi Petugas Lapangan SKPD lain yang berada di Kecamatan;

f.          Melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan Kecamatan;

g.         Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum dan kepegawaian;

h.         Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

2.2.     Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a.         Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan;

b.         Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan serta administrasi keuangan;

c.         Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana program atau/dan kegiatan perencanaan, pelaporan serta administrasi keuangan;

d.         Melakukan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

e.         Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan;

f.          Melakukan penatausahaan keuangan Kecamatan.

g.         Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta penataan hasil kerja perencanaan, pelaporan dan administrasi keuangan;

h.         Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

3.   Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi   sebagai berikut :

a.         Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional tata pemerintahan;

b.         Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan tata pemerintahan;

c.         Menyiapkan data sebagai bahan penyusuna program dan/atau kegiatan tata pemerintahan;

d.         Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tata pemerintahan;

e.         Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan;

f.          Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan monografi wilayah Kecamatan;

g.         Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

h.         Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Keputusan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan serta Keputusan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan;

i.           Melakukan inventarisasi tanah kas desa dan tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa;

j.           Menyiapkan bahan pembinaan dan idiologi Negara;

k.         Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi di desa/kelurahan;

l.           Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa dan kekayaan desa lainnya maupun penggalian sumber-sumber pendapatan desa;

m.      Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka fasilitasi pengumpulan data kependudukan;

n.         Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

o.         Membantu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif);

p.         Membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

q.         Melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan desa/kelurahan;

r.          Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

s.          Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

4.                 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a.              Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban umum;

b.              Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

c.              Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana program dan/atau kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

d.              Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum;

e.              Menyiapkan data bahan pembinaan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta komponen Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

f.               Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum.

g.              Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan upacara-upacara peringatan hari besar nasional/upacara kenegaraan;

h.              Melakukan serta mengkoordinir pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

i.                Membantu pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan Bupati, Gubernur, Presiden dan pemilihan Legislatif);

j.                Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM dan masalah sosial ;

k.              Menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan rekomendasi ijin gangguan (HO) dan perijinan lainnya;

l.                Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi ketentraman dan ketertiban umum;.

m.           Melakukan pendataan hasil kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;

n.              Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

o.              Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

5.  Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a.              Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang perekonomian dan pembangunan;

b.              Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perekonomian dan pembangunan;

c.              Menyiapkan data sebagai bahan penyusuna program dan/atau kegiatan perekonomian dan pembangunan;

d.              Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dam kriteria perekonomian dan pembangunan;

e.              Melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan, usaha industri kecil dan menengah;

f.               Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan pembangunan sarana prasarana desa/kelurahan;

g.              Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan desa, kelurahan dan/atau kecamatan;

h.              Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi kegiatan operasional ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;

i.                Menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;

j.                Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil Desa/Kelurahan;

k.               Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian dan pembangunan;

l.                Melakukan pendataan hasil kerja perekonomian danpembangunan;

m.           Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

n.              Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

6.  Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a.              Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesejahteraan rakyat;

b.              Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kesejahteraan rakyat;

c.              Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan kesejahteraan rakyat;

d.              Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kesejahteraan rakyat;

e.              Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan;

f.               Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;

g.              Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan/kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan Pemerintah;

h.              Menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;

i.                Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengiriman, penyaluran dan pendistribusian bantuan-bantuan sosial;

j.                Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pendataan ketenagakerjaan dan transmigrasi;

k.              Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana (KB);

l.                Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kesejahteraan sosial;

m.           Melakukan pendataan hasil kerja kesejahteraan rakyat;

n.              Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laaporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

o.              Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

 

2.2.       SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

 

2.2.1. SUMBERDAYA APARATUR

Kondisi Pegawai di lingkungan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek sampai dengan bulan Mei 2016 berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan terdapat 2 (dua) orang tenaga kontrak , dengan perincian sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1    Jumlah Pegawai Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Golongan (kondisi Mei 2016)

 

No.

Golongan

Jumlah Pegawai

1.

Golongan IV

2

orang

2.

Golongan III

9

orang

3.

Golongan II

4

orang

4.

Tenaga Kontrak

2

orang

Jumlah

17

orang

 

 

Sedangkan kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya dengan jumlah pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 7 orang, Diploma 2 sebanyak 1 orang,  SLTA sebanyak 4 orangdan jenjang SMP sebanyak 1 orang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

 

Tabel 2.2  Jumlah   Pegawai   Kecamatan Pule  Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenjang Pendidikan (kondisi Mei 2016)

 

No

Jenjang Pendidikan

PNS

Kontrak

Total

Jumlah Personil

Jumlah Personil

Jumlah Personil

1.

Pascasarjana / S2

2

orang

-

orang

2

orang

2.

Sarjana/ S1

7

orang

-

orang

7

orang

3.

Diploma II/ D.II

1

orang

-

orang

1

orang

4.

SLTA

4

orang

2

orang

6

orang

5.

SLTP

1

orang

-

orang

1

orang

Jumlah

15

orang

2

orang

17

orang

 

 

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek didominasi oleh Golongan III dengan tingkat pendidikannya Strata–1. Hal ini dimungkinkan mengingat struktur organisasi dan fungsi yang membutuhkan PNS dengan kualifikasi jenjang kepangkatan dan tingkat pendidikan tersebut. Dengan demikian dipandang perlu, staf yang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka diasumsikan makin meningkat kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Pule, ke depan dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

Adapun dari segi kualitas sampai dengan saat ini masih perlu diupayakan peningkatan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

 

2.2.2. SARANA PRASARANA

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

 

Tabel 2.3    Daftar Barang Inventaris Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 (kondisi Desember 2015)

 

No.

Spesifikasi Barang

Tipe

Satuan

Kondisi (B,RR,RB)

Jumlah

Ket

A

Tanah

 

 

 

 

 

1

Tanah Kantor (4.220 m2)

 

 

 

         -  

Tercatat di Setda

 

 

 

 

 

 

 

B

Peralatan dan Mesin

 

 

 

 

 

1

Sepeda motor

Honda/Win

Unit

KB

1

 

2

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

3

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

4

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

5

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

6

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

7

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

8

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

9

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

10

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

11

Sepeda Motor

Honda /Win

Unit

KB

1

 

12

Sepeda motor

Kawasaki/Blitz

Unit

1

 

13

Sepeda motor

Honda/Suprafit

Unit

1

 

14

Sepeda motor

Honda/Megapro

Unit

1

 

15

Mobil

Isuzu Panther

Unit

1

 

16

Truck

Mitsubishi

Unit

1

 

17

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

18

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

19

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

20

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

21

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

22

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

23

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

24

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

25

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

26

Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

Unit

1

 

27

Sepeda Motor

Honda/ Revo

Unit

1

 

28

Sepeda Motor

Honda NF 125 TD

Unit

RR

1

 

29

Sepeda Motor

Honda NF 125 TD

 

RR

1

 

30

Sepeda Motor

Honda NF 125 TD

 

RR

1

 

31

Megaphone

-

 

 B

1

 

32

Kursi besi

-

 

 B

1

 

33

Kursi plastik besar

-

 

KB

1

 

34

Kursi plastik

-

 

KB

1

 

35

Pc komputer

-

 

 

1

 

36

Printer

-

 

 B

1

 

37

Laptop

-

 

 B

1

 

38

Korden

-

 

 B

1

 

39

Kompor Gas

-

 

 B

1

 

40

Piring

-

Unit

 B

1

 

41

Gelas

-

 

 B

1

 

42

Cangkir

-

 

 B

1

 

43

Sendok

-

 

 B

1

 

44

Panci

-

 

 B

1

 

45

Baskom Sayur/ Wajan

-

Unit

 B

1

 

46

Pisau

-

 

 B

1

 

47

Dandang

-

 

 B

1

 

48

Tabung Gas

-

 

 B

1

 

49

TV

-

 

 B

1

 

50

Parabola

-

 

 B

1

 

51

Lemari Kaca

-

 

 B

1

 

52

Meja Rapat

-

 

 B

1

 

53

Kursi Rapat Besar

-

 

 B

1

 

54

Karpet

-

 

 B

1

 

55

Korden

-

 

 B

1

 

56

Kursi Rapat kecil/Plastik

-

 

 B

1

 

57

Potong Rumput

-

 

 B

1

 

58

Tangga Aluminium

-

 

 B

1

 

59

Monitor

-

 

 B

1

 

60

Monitor

-

 

 B

1

 

61

Meja Kerja Eselon III

-

 

 B

1

 

62

Kursi Kerja Eselon III

-

 

 B

1

 

63

LCD / Infokus Proyektor

-

 

 B

1

 

64

Kursi

-

 

 B

1

 

65

Kursi Kerja(operator)

-

 

 B

1

 

66

Tempat Tidur

-

 

 B

1

 

67

Kursi Rapat

-

 

 B

1

 

68

Meja Komputer

-

 

 B

1

 

69

Karpet

 

Unit

 B

1

 

70

Korden/Selambu

 

Unit

 B

1

 

71

AC

 

Unit

 B

1

 

72

AC

-

 

 B

1

 

73

Kipas Angin

-

 

 B

1

 

74

Televisi LED

-

 

 B

1

 

75

Microphone

-

 

 B

1

 

76

Podium

-

 

 B

1

 

77

Laptop

-

 

 B

1

 

78

Printer

-

 

 B

1

 

79

Meja Kerja Eselon III

-

 

 B

1

 

80

Meja Kerja Eselon IV

-

 

 B

1

 

81

Kursi Kerja Eselon III

-

 

 B

1

 

82

Kursi Kerja Eselon IV

-

 

 B

1

 

83

Kursi Kerja Staff

-

 

 B

1

 

84

Kursi Kerja( operator )

-

 

 B

1

 

85

Meja Kursi Tamu

-

 

 B

1

 

86

Almari

-

 

 B

1

 

87

Parabola/ Receiver

-

 

 B

1

 

88

Reeceiver

-

Unit

 B

1

 

89

Generator Set

-

Unit

 B

1

 

90

Bendera

-

Unit

 B

1

 

91

Meja Kerja

-

Unit

 B

1

 

92

Meja rapat

-

 

 B

1

 

93

Penyekat Ruangan

-

 

 B

1

 

94

Kursi Tunggu

-

 

 B

1

 

95

Tandon Air/NU

-

 

 B

1

 

96

 White Board                                                                       

-

 

 B

1

 

97

 Tenda / Tenda untuk Panggung Kehormatan                                                             

-

 

 B

1

 

98

 Televisi LED                                                                             

-

 

 B

1

 

99

 Note Book                                                                              

-

 

 B

1

 

100

Kursi kerja

-

 

KB

1

 

101

Meja kerja

 

Unit

KB

1

 

102

Piring

 

Buah

KB

1

 

103

Gelas

 

Buah

KB

1

 

104

Sendok makan

-

 

KB

1

 

105

Gelas kembang

-

 

KB

1

 

106

Stel Meja Tamu

-

 

KB

1

 

107

Meja kerja

-

 

KB

1

 

108

Kursi kerja

-

 

KB

1

 

109

Lemari arsip

-

 

KB

1

 

110

Peta Kab. Trenggalek

-

 

KB

1

 

111

Peta kecamatan

-

 

KB

1

 

112

Kursi kerja

-

 

KB

1

 

 

 

Berdasarkan data sarana prasarana diatas belum cukup untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, namun dengan kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat dewasa ini menuntut untuk perbaikan maupun pengembangan sarana prasarana tersebut utamanya dalam mengakses informasi data .

 

2.3.       KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan petugas pelayanan  perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembang sesuai dengankebutuhan  untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yang membantu Bupati Trenggalek dalam Pelayanan pada Masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangat menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di kecamatan Pule di Kabupaten Trenggalek  mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pule  Kinerja Pelayanan di Kecamatan pule  dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja  yaitu :

1.      Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;

2.      Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;

3.      Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan

4.      Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

 

 

 

 

 

 

2.4.       TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek  dalam  lima  tahun  terakhir  menunjukan  intensitas  pelaksanaan  tugas  yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi SKPD Kecamatan Pule namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Selain hal tersebut, tantangan lain yang masih dihadapi Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1)       Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM yang dimiliki Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek baik dikarenakan promosi ke SKPD lain dan belum maksimalnya pengkaderan SDM di unit Kecamatan Pule;

2)       Adanya berbagai Regulasi Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Kecamatan;

3)       Semakin meningkatnya penegakan hukum disegala bidang pembangunan;

4)       Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur;

5)       Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pada masyarakat  yang transparan, partispatif dan akuntabel;

Adapun beberapa permasalahandalam pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan Pule sebagai berikut:

1        Belum optimalnya implementasi Keputusan Bupati No. 137/2001 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari bupati kepada Camat.

2        Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingindicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitanmerealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatanyang menunjang efektivitas program/kegiatan;

3        Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untukmempedomani indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstramaupundalam RKPD dalam merencanakan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1.  Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya  dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a.     Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.

b.    Peningkatan kemampuan teknis aparat pelayanan.

c.     Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

d.    Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

2.       Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan Pelayanan Prima sesuai peraturan perundang– undangan  yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a.     Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.

b.    Pemantapan partisipasi masyarakat

c.     Mewujudkan program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

3.       Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Pule dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a.     Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah

4.         Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a.     Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Trenggalek di  kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

b.    Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sector pembangunan.

  1. Strategi  melakukan  inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam melayani masyarakat.

Disamping   tantangan   tersebut   diatas,   masih   terdapat   peluang   yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut :

1)       Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;

2)       Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Kecamatan;

3)       Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai  diharapkan  mampu  meningkatkan  dan  memaksimalkan  tupoksi  Kecamatan;

4)       Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;

5)       Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia.

 

 

 

KAPOLRES TRENGGALEK RESMIKAN RUKAN BHABINKAMTIBMAS DESA JOMBOK KECAMATAN PULE

Rumah Kantor (Rukan) Bhabinkamtibmas merupakan salah satu program pimpinan Polri agar makin mendekatkan anggotanya kepada masyarakat. Terkait fungsi pembinaan sekaligus untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Program ini diberdayakan hingga tingkat Polsek  sebagai ujung tombak Kepolisian. Dengan adanya rumah kantor, diharapkan polisi harus bisa melayani masyarakat hingga ke area permukiman.

Adanya Rumah Kantor tersebut juga untuk meringankan kendala petugas di lapangan meliputi transportasi, kontrakan rumah dan sebagainya, sehingga Bhabinkamtibmas yang bertugas di suatu wilayah bisa fokus dalam melayani masyarakat terutama dalam hal pencegahan terhadap gangguan kamtibmas. Selain itu, deteksi dini terhadap suatu masalah untuk menjaga warganya ini menjadi yang utama yang harus dilakukan, daripada penindakan setelah masalah terjadi. Kehadiran polisi di tengah masyarakat, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan Nawacita.

Membahas tentang Rukan, hari ini Rabu (23/3/2016), Kapolres Trenggalek, AKBP I Made Agus Prasatya, SIK, M.Hum meresmikan Rukan Bhabinkamtibmas Desa Jombok Kecamatan Pule. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat utama Polres Trenggalek, Kapolsek jajaran, Muspika Pule, Kepala Dinas Perkimsih Trenggalek, para Babinsa dan BKTM se-Kecamatan Pule, tokoh masyarakat, serta tokoh agama setempat. Saat memberikan sambutannya, Kapolres Trenggalek memberikan apresiasinya kepada segenap pihak yang telah membantu terwujudnya pembangunan Rukan tersebut dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Polri kepada masyarakat.

"Kami atas nama Polres Trenggalek mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak terutama kepada pak Suciono dan Dinas Perkimsih Trenggalek yang telah memberikan sumbangsihnya hingga Bhabinkamtibmas Desa Jombok Kecamatan Pule ini memiliki rumah sekaligus kantor untuk melayani masyarakat," ujar Made mengawali sambutannya.

Made menjelaskan, maksud dan tujuan diresmikannya Rukan itu juga untuk mempermudah warga dalam mengadu atau melapor permasalahan yang tergolong bisa diselesaikan secara musyawarah dan tidak harus diputus di Pengadilan. Pengadu atau pelapor bisa langsung melapor ke Rukan sehingga terjalin sinergitas tugas Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kades dan Kecamatan dalam penanganan permasalahan kamtibmas maupun sosial kemasyarakatan.

"Kedepan kita akan kembangkan lagi Rukan yang lain bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Paling tidak di setiap Kecamatan terdapat Rukan Bhabinkamtibmas untuk memaksimalkan peran 3 Pilar," tambah Made.

TOP