RANCANGAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.     LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  mengatur rumah tangganya sendiri. 

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pule (Renstra Kec. Pule) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  untuk  turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang  telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Untuk itu dalam rangka melakasankan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kec. Pule Kabupaten Trenggalek, maka disusunlah Renstra Kec. Pule Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Rencana strategis yang disusun oleh Kec. Pule Kabupaten Trenggalek merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis  terhadap  lingkungan baik internal maupun eksternal  yang merupakan  langkah  yang  penting  dengan  memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities),  dan  tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan  Pule Tahun 2016-2021 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

 

Gambar 1.1. Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

 

1.2.     DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pule (Renstra Kec. Pule) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1.        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2.        Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3.        Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.        Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5.        Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.        Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7.        Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8.        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

9.        Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

10.    Peraturan Pemerintah Nomor  20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

11.    Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.    Peraturan Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13.    Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun  2007  tentang  Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

14.    Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan  Pihak Luar Negeri;

17.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

18.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun  2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

21.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;

22.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;

23.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013;

24.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;

25.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

27.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor ….. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

 

1.3.     MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang diamanatkan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah  sebagai berikut :

1.             Sebagai acuan Kecamatan Pule dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten   Trenggalek Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2.             Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2016-2021;

 

1.4.     SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I       PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II     GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5  Penentuan Isu-isu Strategis

 

BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3. Strategi dan Kebijakan

 

BAB V      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

 

BAB VII : PENUTUP

TOP